Gratifikasi, Melawan dengan Menolak

POROSTVNEWS.COM | JAKARTA – Korupsi merupakan salah satu kata yang cukup popular dewasa ini. Dalam Undang-Undang Nomors 31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, setidaknya ada 30 jenis korupsi yang bisa diekelompokkan ke dalam tujuh jenis, yakni kerugian keuangan negara, suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan dan gratifikasi.

Enam jenis pertama, hampir tak ada perbedaan pandangan untuk mengkategorikan perbuatan tersebut sebagai sebuah tindak pidana. Sedangkan yang terakhir, yakni gratifikasi, bisa jadi mengundang pertanyaan, mengapa kemudian menjadi salah satu kejahatan korupsi? Apalagi kalau dikaitkan dengan budaya saling memberi hadiah pada masyarakat dewasa ini, tentu akan menambah pelik.

Namun, dalam Pasal 12B UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, telah menjelaskan setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Sedangkan pada Pasal 12 C, mengatur bahwa gratifikasi yang diterima itu wajib dilaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) paling lambat 30 hari kerja sejak diterimanya gratifikasi tersebut.

Loading...

Menurut Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, tentu saja tidak bisa disamakan antara gratifikasi yang memiliki aspek budaya dan sosial dengan gratifikasi berkaitan dengan jabatan yang berpotensi berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.

“Kalau pemberian seseorang kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang patut diduga memiliki kepentingan karena kekuasaan dan tugasnya, nah ini bisa dianggap suap,” katanya.

Lebih lanjut Alex mengatakan, ancaman pidana gratifikasi juga tak main-main. Pasal 12 B menyebutkan, bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima gratifikasi yang dianggap suap, dapat diancam pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat empat tahun dan paling lama 20 tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp1 miliar.

Dalam dua tahun terakhir KPK menerima banyak laporan terkait gratifikasi. Pada 2014, KPK menerima sebanyak 2.224 laporan. Jumlah pelapor terbanyak berasal dari DKI Jakarta dengan 1.320 laporan, Jawa Barat dengan 391 laporan dan Jawa Tengah dengan 186 laporan. Tak hanya dari dalam negeri, KPK juga menerima laporan dari pegawai negeri dan penyelenggara negara yang berada di luar negeri, antara lain Turki dengan lima laporan, Jepang tiga laporan, serta Cina, Australia, Korea dan Nigeria, masing-masing satu laporan.

Sementara bila dilihat dari asal institusi, para pelapor terbanyak berasal dari BUMN/BUMD dengan 795 laporan, diikuti kementerian dengan 554 laporan dan lembaga yudikatif dengan 381 laporan.

Pada 2015, KPK menerima 1.573 laporan. Jumlah pelapor terbanyak berasal dari DKI Jakarta dengan 670 laporan, Jawa Barat dengan 277 laporan dan Yogyakarta dengan 121 laporan. Sementara laporan dari pegawai negeri dan penyelenggara negara yang berada di luar negeri, antara lain Cina dengan tujuh laporan, dan masing-masing satu laporan dari Austria, Korea Selatan, Spanyol, Malaysia, Singapura dan Thailand.

Sementara bila dilihat dari asal institusi, para pelapor terbanyak berasal dari BUMN/BUMD dengan 805 laporan, diikuti kementerian dengan 446 laporan dan pemerintah daerah dengan 156 laporan.

Direktur Gratifikasi KPK Giri Suprapdiono menjelaskan, penurunan jumlah laporan dari tahun 2014 dan 2015 disebabkan beberapa hal. Pertama, kualitas pelaporan pada 2015 semakin membaik, karena yang dilaporkan pada 2014 masih banyak gratifikasi yang dikategorikan tidak wajib dilaporkan, seperti plakat narasumber dan seminar kit.

Giri melanjutkan, tren kualitas laporan juga terlihat membaik karena pelapor sudah memahami bahwa gratifikasi yang selama ini dianggap penerimaan yang “kecil-kecil”, berubah menjadi berapapun nilainya pemberian tsb sepanjang terkait jabatan dilaporkan.

Penurunan jumlah laporan ini, kata Giri, juga dipengaruhi oleh strategi baru yang dikembangkan KPK dalam mengubah budaya melapor menjadi budaya menolak gratifikasi. “Masyarakat semakin paham risiko dan pidana gratifikasi, sehingga lebih baik menolak,” katanya.**

Sumber: KPK

Loading...
Tandai
Menampilkan lebih banyak

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Close