Usut Tuntas Dugaan Alih Fungsi Hutan Manggrove di Desa Juruseberang

POROSTVNEWS| TANJUNGPANDAN – Jika anda melancong ke Desa Juruseberang,kec.Tanjungpan, kab.Belitung pasti akan menemukan areal hutan Manggrove yang dilindungi dan dipertahankan keberadaannya  sebagai ekosistem, penahan abrasi pantai, habitat dari berbagai jenis ekosistem.

Mangrove merupakan daerah dilindungi dan dipertahankan keberadaannya sebagai ekosistem, penahan abrasi pantai, habitat dari berbagai jenis ikan maupun spesies lainnya. Hutan manggrove yang biasa disebut hutan bakau memiliki nilai penting bagi lingkungan.

Loading...

Selain sebagai pencegahan dampak kerusakan lingkungan dan bencana, bakau memiliki kekayaan keanekaragaman hayati yang tinggi dan sebagai tempat pemijahan biota laut.Mangrove juga memiliki potensi stok karbon dan dapat menurunkan gas emisi rumah kaca, dengan potensi tiga sampai lima kali lebih besar dari hutan biasa.

Apapun itu manfaatnya, namun,kenyataannya hutan bakau yang berlokasi di Desa Juruseberang, kec. Tannungpandan, kab.Belitung sepertinya bakal beralih fungsi. Betapa tidak, berdasarkan pantauan wartawan Porostvnews.com  baru-baru ini, sebahagian hutan bakau di wilayah tersebut dibabat bahkan sudah dilakukan penimbunan dengan menggunakan tanah merah hingga rata. Besar kemungkinan hutan bakau tersebut bakal beralih fungsi.

Banyak pihak menduga terkait pembabatan hutan magrove lalu dilakukan pengurukan atau penimbunan dengan areal yang cukup luas itu terindikasi akan beralih fungsi.Kini, muncul pertayaan apakah alih fungsi hutan magrove tersebut sudah sesuai dengan aturan yang berlaku?

Bagaimanapun, ahli fungsi area hutan mangrove tanpa melalui mekanisme yang ada tentunya terindikasi melanggar Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan Peraturan Presiden Republik Indonsia No 73 tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove.

Selain itu, alih fungsi hutan manggrove itu merupakan tindakan nyata melawan hukum terutama undang-udangan nomor 41 Tahun 1999, tentang kehutanan dan undang-uandang nomor 32 Tahun 2009, tentang Perlindungan dan Pelestarian Lingkungan Hidup.

Aturan itu juga telah dijelaskan, tentang larangan dan sanksi pidana bagi setiap orang yang mengerjakan, mengusahakan, membawa alat-alat berat, menduduki, merambah, menebang dan merusak kawasan hutan, termasuk hutan bakau dengan ancaman hukuman penjara minimal 3 tahun dan maksimal 10 tahun.

Segera Usut Dugaan Alih Fungsi

Secara sederhana dalam dugaan kasus ini ada dua bentuk tindak pidana yakni tentang pengrusakan, pendudukan hutan mangrove secara tidak sah, termasuk yang membuat atau menggunakan surat (otentik) palsu, seandainya izinnya bukan dikeluarkan oleh kementerian kehutanan, sesuai pasal 263 dan pasal 264 KUHP.

Untuk itu, banyak pihak berharap kepada pihak penegak hukum terutama kepada aparat kepolisian dan kejaksaan untuk segera menindak lanjuti kasus perusakan Mangrove yang berada di Desa Juruseberang tersebut.

Aparat hukum diminta untuk serius menindaklanjuti dugaan sejumlah bentuk tindak pidana pengrusakan hutan mangrove untuk diselidiki secara serius, tanpa melihat siapa yang terlibat dibalik aksi pengerusakan.

Bagaimanapun, pengerusakan hutan mangrove itu tidak saja berdampak pada kondisi ekologi atau daya dukung lingkungan, tetapi lebih jauh lagi dengan kondisi sosial masyarakat pada saat ini serta dikemudian hari nantinya.**

Penulis: Nasrul Rully

Loading...
Tandai
Menampilkan lebih banyak

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Close