Rugikan Petani,Jual Pupuk Bersubsidi ke Pengusaha Perkebunan Terancam Pidana

POROSTVNEWS |BELITUNG – Pemerintah melalui Kementerian Pertanian ( Kementan) terus berusaha memerangi mafia pupuk untuk membantu para petani.Namun, apa daya, aksi mafia pupuk saat ini dinilai semakin menjadi-jadi meskipun, acaman jeratan hukum cukup menunggu mereka.

Padahal, berdasarkan data dari berhasil dirangkum penulis sebanyak 782 perusahaan mafia pupuk sedang dalam proses hukum, sementara 409 perusahaan lainnya sudah dijebloskan ke dalam photel preodeo  dengan vonis bervariasi antara 2 hingga 4.5 tahun penjara.

Ternyata, ancaman jeratan hukum tidak membuat jera para mafia pupuk untuk menghentikan perbuatan bejatnya.Bahkan, virus mafia pupuk tersebut kini mulai  merambah  ketingkat yang paling bawah terutama ke pengelola kelompok tani yang ada di desa dengan cara menjual ke pengusaha dengan alasan pengusaha yang dimaksud juga tergabung dengan kelompok tani.

Loading...

Untuk memuluskan niat jahat demi mengeruk keuntungan pribadi, semua lasan dikumandangkan. Tapi harus diingat, pupuk bersubsidi itu  diperuntukan untuk membantu petani bukan untuk pengusaha?

Aksi para mafia perdagangan pupuk yang mengeruk keuntungan pribadi dan menyengsarakan petani tersebut disebabkan adanya  Disparitas harga antara pupuk subsidi dengan harga pupuk nonsubsidi sangat besar sekali. Bayangkan, berapa besar keuntungan yang didapatkan kalau pupuk subsidi ini dijual dengan harga di atas HET.Para mafia pupuk akan menetapkan harga jual jauh di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi.

Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana (PSP) Kementan Sarwo Edhy mengatakan, penyelewengan penyaluran pupuk bersubsidi di daerah, mulai dari level provinsi hingga desa. Hal ini, kata dia, dilakukan oleh para mafia perdagangan pupuk yang mengeruk keuntungan pribadi dan menyengsarakan petani. Aksi mafia pupuk dinilai semakin membuat para petani kesulitan mendapatkan pupuk dengan harga terjangkau.

Dikatakannya, yang berhak menerima pupuk bersubsidi ini adalah petani yang tergabung dalam kelompok tani serta lahannya maksimal dua hektar. Sementara bagi petani yang memiliki lahan lebih dari dua hektar tidak berhak mendapat pupuk bersubsidi karena dianggap sebagai petani yang sudah mandiri.

“Kelompok tani ini terlebih dahulu mengajukan RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok). Pengajuannya sekarang semakin diperketat dengan sistim Elektronik-RDKK. Sistem ini untuk menghindari copy paste sekaligus merupakan cikal bakal kartu tani. Rencananya mulai diterapkan pada 2020,” ujarnya.

Meskipun sistem yang dibangun sudah semakin ketat bukan berarti potensi penyelewenangan pupuk bersubsidi telah tertutup. Penyelewengan pupuk bersubsidi tetap akan terjadi tanpa pengawasan secara ketat.

“Pengawasan di lapangan tetap harus diperketat. Kita sudah tempatkan dua orang petugas untuk melakukan pengawasan di lapangan. Termasuk mengecek ke lokasi dan pemakaiannya oleh petani,” kata Luthfi.

Pengawasan ini sangat penting karena bisa saja petani menjual pupuk bersubsidi itu kepada perusahaan perkebunan.* (Red)

*)Berbagai Sumber

Loading...
Tandai
Menampilkan lebih banyak

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Close