Antisipasi Kejahatan “Cryptocurrency” Kejagung Gelar Pelatihan Terpadu Antar Penegak Hukum Antar Negara

Kaban Diklat Kejagung RI Setia Untung Arimuladi Buka Pelatihan Terpadu.

POROSTVNEWS |JAKARTA – Kejahatan cryptocurrency (perdagangan mata uang, atau kerap disebut kejahatan Kripto) telah berkembang ditengah kemajuan teknologi, sebagai mata uang digital di mana transaksinya dapat dilakukan dalam jaringan (online).

Untuk mengantisipasi dan meningkatkan kemampuan para aparat hukum terhadap kejahatan cryptocurrency tersebut, Kejaksaan Agung Republik Indonesia melalui Badan Diklat menggelar Pelatihan Terpadu Antar Penegak Hukum Antar Bangsa di Badiklat Kehjaksaan RI  Jalan  RM Harsono Ragunan,  Pasar Minggu, Jakarta Selatan,Selasa 1 Oktober 2019.

Pelatihan Terpadu antar penegak hukum antar negar yang di ikuti unsur Kejaksaan, Polri dan TNI serta dari intansi lainnya seperti Bank Indonesia, PPATK, Dirjen Pajak Kemenkeu   tersebut dibuka oleh  Kepala Badan Pendidikan Dan Pelatihan (Kaban Diklat) Kejaksaan RI Setia Untung Arimuladi.

Loading...

Setia Untung Arimuladi mengatakan pelatihan kejahatan cryptocurrency atau perdagangan mata uang, atau kerap disebut kejahatan Kripto telah berkembang ditengah kemajuan teknologi, sebagai mata uang digital di mana transaksinya dapat dilakukan dalam jaringan (online).

Karena itu sebagai Penegak Hukum,  Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan peduli untuk meningkatkan kemampuan para aparat hukum di Indonesia yang juga diikuti oleh aparat hukum antar negara.

“sasaran kegiatan ini, tersedianya aparat penegak hukum yang memiliki pengetahuan untuk menghadapi tantangan dan hambatan didalam penanganan masalah cryptocurrency,” papar Untung Arimuladi.

Dia berharap dari pelatihan tersebut dapat menambah wawasan aparat hukum di Indonesia yang dikuti dari unsur Kejaksaan, Polri dan TNI serta dari intansi lainnya seperti Bank Indonesia, PPATK, Dirjen Pajak Kemenkeu.

Keikutsertaan aparat hukum antar negara itu kata Untung diharapkan dapat menambah wawasan bagi peserta pelatihan tentang sistem pembayaran dengan cryptocurrency serta bagaimana sistem pengawasan Kripto bagi masing-masing negara peserta pelatinan tersebut.**Yus

Sumber : Puspenkum Kejagung

Editor    : Nasrul Rully

Loading...
Tandai
Menampilkan lebih banyak

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Close