Perppu Tak Terbit, Agus Raharjo: OTT Mungkin Tak Ada Lagi

Agus: "matinya KPK tinggal menunggu waktu."

JAKARTA – Revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK akan berlaku besok (17/10). Hingga sore tadi (16/10), belum ada tanda-tanda Presiden Joko Widodo akan mengikuti tuntutan publik untuk menerbitkan perppu yang membatalkan revisi UU tersebut. Padahal, publik sempat menaruh harapan saat Jokowi menyatakan bakal mempertimbangkan untuk mengeluarkan perppu.

Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko memberikan pernyataan abu-abu terkait penerbitan Perppu KPK. “Belum tahu. Tunggu aja nanti perkembangannya,” katanya saat ditemui usai kegiatan Program Pendidikan Magister menuju Doktor untuk Sarjana Unggul (PMDSU) di Hotel Grand Sahid Jaya Jakarta, Selasa (15/10/19).

Menurut Moeldoko, situasi pembahasan aturan pengganti tersebut masih dinamis. Malah, mantan panglima TNI itu menyatakan belum ada keputusan dari Presiden Jokowi. Padahal, jelas-jelas tidak sedikit masyarakat yang menolak revisi UU KPK yang telah disahkan DPR pada 5 September itu.

Loading...

Demo besar-besaran mahasiswa hingga pelajar yang turun ke jalan beberapa minggu lalu dengan tegas menolak revisi UU KPK. Mereka menuntut Presiden Jokowi menerbitkan perppu untuk menyelamatkan KPK. ”Kami juga mendengarkan aspirasi masyarakat. Semuanya masih proses,” ujar Moeldoko.

Sikap gamang Presiden terhadap revisi UU KPK pun mendapat sindiran tajam dari Ketua KPK Agus Rahardjo. Dengan berlakunya revisi tersebut, menurut Agus matinya KPK tinggal menunggu waktu. Sindiran itu disampaikan Agus saat berbicara di depan para perwakilan pemda pada Sosialisasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah di Jakarta kemarin (15/10).

Dalam kesempatan tersebut, Agus mengulangi penyampaian Mendagri Tjahjo Kumolo tentang harapan agar di periode kedua Pemerintahan Presiden Jokowi tidak ada lagi operasi tangkap tangan (OTT). Agus pun bertanya-tanya soal itu. “Tidak ada OTT ini karena arah kita hanya ke pencegahan atau karena KPK-nya yang dimatikan?” sindirnya.

Agus menuturkan, dia sudah berupaya menanyakan kepastian nasib KPK ke depan kepada Tjahjo karena dia juga sekaligus Plt Menkum HAM. Khususnya, kepastian apakah Presiden Jokowi jadi mengeluarkan perppu atau tidak. Sebab, penentuan nasib KPK tinggal hari ini dan besok (17/10).

Bila 17 Oktober tidak ada perppu yang keluar untuk membatalkan UU KPK yang baru, maka regulasi itu efektif berlaku. “Begitu efektif, itu yang namanya pimpinan KPK yang sekarang duduk menjabat ini sudah bukan penegak hukum lagi,” lanjutnya. Mengingat dalam UU yang baru itu pimpinan KPK jelas bukan penyidik dan penuntut.

Dampak yang paling terasa tentu dalam penindakan. “Ya mungkin tidak ada OTT lagi,” tutur Agus seraya menyentil bahwa aparatur pemda akan senang mendengarnya. Dia berharap Mendagri mau menyampaikan hal tersebut kepada presiden agar KPK bisa segera mendapat kepastian.

Agus mengungkapkan kunci keberhasilan KPK meng-OTT sejumlah kepala daerah dan membuktikan bahwa mereka memang korup. OTT, tutur Agus, tidak akan terjadi bila tidak ada informasi atau laporan dari masyarakat. Selama ini, laporan masyarakat berperan penting pada proses penyelidikan yang berujung OTT.

Selama ini, laporan-laporan paling akurat yang berujung OTT justru berasal dari orang-orang terdekat dari para tersangka. OTT bupati misalnya, bisa berasal dari Kepala Bappeda atau kepala dinas. “Biasanya kalau orang-orang ini lapor, pasti akurat. Mereka membawa barang bukti,” ungkapnya. Bukti-bukti yang kuat itu memperlancar OTT. Karena itu, transparansi anggaran pemda mutlak dilakukan.

Sementara itu, kelompok Perempuan Indonesia Antikorupsi (PIA) dan Komunitas Antikorupsi melayangkan surat terbuka untuk Presiden Joko Widodo, kemarin (15/10). Dalam surat itu mereka meminta presiden segera mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) atas revisi UU KPK. “Kami sangat khawatir terhadap permasalahan ini,” kata Anita Wahid, perwakilan PIA.

Putri Presiden RI ke-4 Abdurrahman Wahid atau Gus Dur itu menyebut alasan PIA menuntut penerbitan perppu tersebut lantaran perempuan adalah pihak pertama yang paling dirugikan. Kemudian anak-anak. “Ketidakmampuan masyarakat miskin mengakses pendidikan, mengakses kesehatan dan segala macam itu adalah efek yang paling nyata dari korupsi,” ujarnya.

Anita menilai revisi UU KPK yang telah disahkan menjadi UU itu adalah bentuk pelemahan KPK. Karena itu, presiden harus tegas terhadap komitmen pemberantasan korupsi dengan menerbitkan perppu. “Bapak Presiden harus kembali menegaskan komitmen yang sudah pernah beliau ucapkan 5 tahun yang lalu yaitu menjadi garda terdepan memimpin gerakan pemberantasan korupsi.”

Terpisah, koalisi masyarakat sipil menyangsikan komitmen Presiden Joko Widodo. Direktur Lingkar Madani (Lima) Ray Rangkuti mengaku tidak yakin Jokowi berani mengeluarkan perppu KPK. Pemicu utamanya, jelas dia, partai koalisi penyokong Jokowi-Ma’ruf tidak satu pun mendukung hal itu. Khususnya PDI Perjuangan sebagai partai utama. “Partai koalisi tidak setuju. Itu saja masalahnya,” kata Ray Rangkuti.

Ironisnya, sambung dia, Jokowi tidak berani melawan kepentingan koalisi partai. Sebab jika keinginan koalisi ditentang oleh presiden, maka resikonya terlalu besar. Bisa saja jalannya pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin lima tahun mendatang tidak berjalan mulus karena mendapat gangguan dari lingkaran kekuasaan sendiri. “Risikonya besar. Apalagi PDIP tidak suka (ada perppu, Red),” paparnya.

Menurut Ray, situasi saat ini justru terbalik. Bukannya partai koalisi yang mengawal presiden, tetapi justru presiden-lah yang mengawal kepentingan koalisi. Salah satunya dalam penolakan parpol atas penerbitan perppu KPK. Sebuah regulasi yang sebenarnya menjadi wewenang mutlak presiden.

Padahal revisi UU KPK berdampak cukup serius bagi Jokowi. Salah satunya presiden mulai kehilangan legitimasi publik menjelang pelantikannya. Sebetulnya jika Jokowi ingin menaikkan kembali pamornya, tidak ada cara lain dengan menerbitkan perppu KPK. “Tetapi apakah presiden berani melakukan ini. Saya tidak yakin,” tandasnya.

Hal serupa disampaikan peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus. Dikatakan, kontrol kekuatan saat ini seolah tidak dikendalikan Presiden Jokowi. Namun kebijakan justru berada di partai koalisi. Khususnya PDIP sebagai partai penyokong utama. ’’Teriakan mahasiswa yang menuntut perppu dianggap sebagai himbauan moral saja,” katanya.

PDIP pun cendrung tidak takut jika berhadap-hadapan langsung dengan Presiden Jokowi. Pengalaman itu, papar Lucius, pernah terjadi saat DPR menggelindingkan panitia khusus (pansus) angket Pelindo II. Salah satu rekomendasi pansus saat itu mendesak presiden mencopot Menteri BUMN Rini Soemarno. “Rekomendasi memecat menteri BUMN (Rini Soemarno, Red) adalah bentuk ketidaksukaan PDIP yang ditunjukkan ke Jokowi,” papar Lucius.

Jika Jokowi melawan keinginan PDIP, upaya menggoyang kabinet akan mengganggu jalannya pemerintahan Jokowi jilid II. “Ini pula yang membuat presiden ragu atau tersandera dalam menerbitkan perppu KPK,” jelasnya. Faktor pragmatisme parpol inilah yang membuat posisi Jokowi dalam kondisi yang sulit. Khususnya dalam penerbitkan Perppu KPK.

Menurut Lucius, yang mengancam posisi Jokowi bukanlah demonstrasi mahasiswa. Namun justru kepentingan partai politik menjadi ancaman lebih besar. Jika kepentingan parpol dihiraukan, maka gangguan terhadap pemerintahan Jokowi jilid II bisa saja terjadi setiap saat. “Dan bisa saja berujung pada impeachment. Diturunkan di tengah jalan inilah yang ditakutkan Jokowi,” paparnya.

Direktur Eksekutif Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) Sirojudin Abbas meminta publik bersabar. Saat ini, kata dia, Jokowi sedang melakukan kalkulasi. Apakah akan menerbitkan perppu dalam waktu dekat atau tidak. “Saya kira Jokowi cukup pintar. Memang dia tidak akan melawan arus. Kalau maksa pun dampaknya di pemerintahnya nanti,” kata Sirojudin.(*)

Sumber: Padek.co

Loading...
Tandai
Menampilkan lebih banyak

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Close