Polemik Pemasangan Spanduk Rekom UKL-UPL dan Izin Lingkungan 2 Pemrakarsa Bakal Memanas!!

BELITUNG | POROSTVNEWS.Com –  Bermula tidak adanya pemberitahuan terkait pemasangan dua spanduk perngumuman  untuk mendapatkanrekomendasi  UKL-UPL dan izin lingkungan dari dua perusahaan  tambang  sebagai pemakarsa  di Dusun Padang Kandis, Desa Padang Kandis, Kecamatan Membalong, Kabupaten Belitung terus menuai Polemik.

Baik kepala desa maupun masyarakat  dusun Padang Kandis  menilai, pemasangan dua  spanduk pengumuman itu ditenggarai melanggar azas  kepatutan maupun   norma aturan yang ada.

“Bagaimana kami dari pihak desa maupun masyarakat dapat memberikan saran, pendapat dan tanggapan (SPT) jika tidak ada pemberitahuan secara resmi ke desa?” ujar kades Sumantri seraya mengatakan pemasangan spanduk pengumuman itu justru diketahui nya dari warga yang bakal terdampak  beberapa hari belakangan kepada porostvnews.com di kantornya baru-baru ini.

Dikatakan Sumantri, berdasarkan spanduk pengumuman yang berlogokan Pemerintah Kabupaten Belitung Dinas Lingkungan Hidup Nomor: 04/P-IL/PRA/DLH/2019 yang ditandatangani Plt  Kepala Dinas Lingkungan Hidup Edi Usdianto,S.T  tertanggal  (kosong red) Mei 2019  dan nama pemrakarsa PT.Parit Mujur Sejahtera beralamat di Belitung dengan skala besaran 94.289 Ha .

Sedangkan spanduk pengumuman yang satu lagi jugaberlogokan Pemerintah Kabupaten Belitung Dinas Lingkungan Hidup Nomor: 537/ P-IL/ PRA/DLH/2019/ tertanggal 9 Desember 2019  dengan nama pemrakarsa PT.Hero Progress Internasional juga ditanda tangani Kepala Dinas Lingkungan Hidup Edi Usdianto,S.T  dengan skala besaran 28.021 Ha .

Intinya kata kades, pihaknya tidak pernah menerima pemberitahuan rekomendasi  tersebut, tegas Sumantri.

Hal senada juga disampaikan kepala dusun Padang Kandis Yogi. Ia mengatakan, dari dua spanduk pengumuman itu secara jelas disebutkan untuk mendapatkan rekomendasi dan izin lingkungan. Masyarakat disekitar rencana lokasi usaha dan atau kegiatan terutama masyarakat Desa Padang Kandis , Kec, Membalong dapat memberikan saran, pendapat dan tanggapan terhadap rencana usaha dan kegiatan sejak diterbitkannya pengumuman ini.

“Saran, pendapat dan tanggapan disampaikan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja sejak  diumumkan dan disampikan ke bupati”.

Bagaimana mau memberikan saran, pendapat dan tanggapan sesuai pengumuman tersebut sementara spanduk pengumuman itu baru diketahui lantaran tidak ada pemberitahuan baik ke desa maupun warga dusun Padang Kandis, papar Yogi.

Wajib Libatkan Masyarakat

Untuk sekedar diketahui,  Pemrakarsa, dalam menyusun dokumen Amdal wajib mengikutsertakan masyarakat sekitar. Adapun masyarakat yang dilibatkan mencakup: masyarkat yang terkena dampak, asyarakat pemerhati lingkungan hidup dan masyarkat yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses Amdal.

Pengikutsertaan masyarakat tersebut dilakukan melalui  pengumuman rencana Usaha dan/atau Kegiatan; dan konsultasi publik yang dilakukan sebelum penyusunan dokumen Kerangka Acuan (KA)

Melalui proses pengumuman dan konsultasi publik, masyarakat dapat memberikan saran, pendapat dan tanggapan (SPT) yang disampaikan secara tertulis kepada pemrakarsa dan Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangan penilaian dokumen Amdal

Tujuan dilibatkannya masyarakat dalam proses amdal dan izin lingkungan agar: Masyarakat mendapatkan informasi mengenai rencana usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan;

Masyarakat dapat menyampaikan saran, pendapat dan/atau tanggapan atas rencana usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan;Masyarakat dapat terlibat dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan rekomendasi kelayakan atau ketidaklayakan atas rencana usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan;Masyarakat dapat menyampaikan saran, pendapat dan/atau tanggapan atas proses izin lingkungan.

Izin Lingkungan, Amdal dan UKL-UPL

Aktivitas pembangunan yang dilakukan dalam berbagai bentuk Usaha dan/atau Kegiatan pada dasarnya akan menimbulkan dampak terhadap lingkungan. Dengan diterapkannya prinsip berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dalam proses pelaksanaan pembangunan, dampak terhadap lingkungan yang diakibatkan oleh berbagai aktivitas pembangunan tersebut dianalisis sejak awal perencanaannya, sehingga langkah pengendalian dampak negatif dan pengembangan dampak positif dapat disiapkan sedini mungkin. Perangkat atau instrumen yang dapat digunakan untuk melakukan hal tersebut adalah Amdal dan UKL-UPL, Amdal dan UKL-UPL juga merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan Izin Lingkungan.

Padahal, sSetiap Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Amdal atau UKL-UPL wajib memiliki Izin Lingkungan (Pasal 36 ayat (1) UU Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup) barang siapa yang melanggar dapat dikenai pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 109 ayat (1) UU Nomor 32 tahun 2009 bahwa:

  1. “Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)”. (Pasal 109 ayat (1) UUPPLH)
  2. “Pejabat pemberi izin usaha dan/atau kegiatan yang menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan tanpa dilengkapi dengan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)”. (Pasal 111 ayat (2) UUPPLH). ** (bersambung)

Nasrul Rully

 

 

 

Tandai

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Close