Palu MA Batalkan Kenaikan Iuran BPJS,Mahfud MD: Putusan MA Mengikat

POROSTVNEWS.com | JAKARTA – Mahkamah Agung (MA) mengabulkan judicial review Perpres Nomor 75 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan. Dalam putusannya, MA membatalkan kenaikan iuran BPJS per 1 Januari 2020. Sejumlah tanggapan terkait putusan MA  tersebut mulai bergulir tak terkecuali dari Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md mengatakan putusan MA tersebut sudah final.

“Putusan MA itu kalau judicial review, itu putusan yang final. Tidak ada banding soal putusan judicial review,” kata Mahfud di Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (9/3/2020)  yang dirilis detik.com .

Dikatakannya, berbeda dengan gugatan perkara perkara atau pidana yang masih memungkinkan PK (peninjauan kembali), putusan judicial review, kata Mahfud, merupakan putusan yang mengikat.

Sebagai sebuah putusan yang bersifat final, Mahfud mengatakan pemerintah akan menghormati putusan MA tersebut.

“Kalau judicial review itu sekali diputus (sifatnya) final dan mengikat. Oleh sebab itu, kita ikuti saja. Pemerintah tidak boleh melawan putusan pengadilan,” ujarnya.

Untuk diketahui, MA membatalkan kenaikan iuran BPJS. Duduk sebagai ketua majelis yaitu Supandi, dengan anggota Yosran dan Yodi Martono Wahyunadi.

Menurut MA, Pasal 34 ayat 1 dan 2 bertentangan dengan Pasal 23 A, Pasal 28H, dan Pasal 34 UUD 1945. Selain itu, bertentangan dengan Pasal 2, Pasal 4, Pasal 17 ayat 3 UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Juga bertentangan dengan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial. Bertentangan dengan Pasal 5 ayat 2 jo Pasal 171 UU Kesehatan.

“Menyatakan Pasal 34 ayat 1 dan 2 Perpres Nomor 75 Tahun 2019 tentang perubahan atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat,” kata juru bicara MA, hakim agung Andi Samsan Nganro.

Tanggapan BPJS

Menanggapi, pihak BPJS Kesehatan menyebut hingga kini belum ada salinan putusan MA terkait pengabulan Judicial Review terkait kenaikan iuran. Hingga kini BPJS Kesehatan belum bisa mengonfirmasi kebenaran putusan MA tersebut

“Sampai saat ini BPJS Kesehatan belum menerima salinan hasil putusan Mahkamah Agung tersebut, sehingga belum dapat memberikan komentar lebih lanjut,” kata Kepala Humas BPJS Kesehatan, M. Iqbal Anas Ma’ruf dalam siaran pers yang diterima detikcom, Senin (9/3/2020).

Iqbal menambahkan, jika hasil konfirmasi dan putusan MA sudah didapatkan dan teruji kebenarannya, pihak BPJS Kesehatan akan melakukan koordinasi dengan kementerian terkait sesuai dengan ketentuan yang berlaku

“Pada prinsipnya BPJS Kesehatan akan mengikuti setiap keputusan resmi dari Pemerintah,” tandasnya.**

Sumber  : detik.com

 

Tandai

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Close