Kades Perpat ”Terkesima”, Empat IUP Baru Muncul di Wilayahnya

Lokasi IUP di Wilayah Hukum Belitung Tetapi Tembusan SK IUP nya ke Bupati Belitung Timur di Manggar. Gubernur: "Tanya ke PTSP"

BELITUNG | POROSTVNEWS.COM –  Pemberian izin Usaha Pertambangan (IUP) ekplorasi komoditas mineral bukan logam dan batuan (jenis tanah liat) kepada PT.CMBP seluas 198.8 Hentar melalui Keputusan Dinas Penananam Modal  dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dinilai janggal.

Betapa tidak, keputusan  nomor: 188.4/394/ESDM/DPMPTSP/2019 yang di tetapkan di Pangkalpinang tertanggal 22 April 2019 dan ditandatangani oleh Kepala  Dinas Penananam Modal  dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Feryanis, S.Sos,. M.Si a/n Gubernur Provinsi  Kepulauan Bangka Belitung terdapat kejanggalan cukup signifikan.

Dalam surat keputusan IUP tersebut terdapat kejanggalan terkait tembusan . Dari 14 poin tembusan, pada poin ke 8, tertulis kepada  Bupati Belitung Timur di Manggar. Sedang lokasi IUP jelas-jelas menyebutkan berlokasi di Desa Perpat, Kec. Membalong itu  berada di wilayah hukum Pemkab Belitung tetapi tembusan surat keputusan IUP PT CMBP justru ke Bupati Belitung Timur di Manggar.

Menyikapi IUP ekplorasi komoditas mineral bukan logam dan batuan (jenis tanah liat)  milik PT CMBP di wilayah Desa Perpat menjadi pertanyaan Kepala Desa maupun masyarakat setempat.

“Sebagai Kepala desa, pihaknya baru mengetahui dari camat ada empat IUP  lebih kurang 800 hektar yang berada di wilayahnya sekitar dua minggu lalu,” ujar Kades Sukri ketika dihubungi redaksi porostvnews.com melalui telepon selulernya, Sabtu (21/03/2020) pagi.

Dijelaskan Sukri, sebagai kepala desa, dirinya merasa heran lantaran tidak pernah dilibatkan dalam persoalan ini. Padahal, lokasi keberadaan IUP tersebut jelas-jelas berada di wilayah hukum Desa Perpat. Tak hanya itu kata dia, untuk mendapatkan IUP tentunya harus ada sosialisasi kepada masyarakat terkait dampak lingkungan yang diketahui oleh desa. Bahkan di areal IUP tersebut ada juga lahan masyarakat yang hingga kini tidak ada kejelasan yang pasti.

Padahal, setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Amdal atau UKL-UPL wajib memiliki Izin Lingkungan (Pasal 36 ayat (1) UU Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup) barang siapa yang melanggar dapat dikenai pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 109 ayat (1) UU Nomor 32 tahun 2009.

Sementara Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Erzaldi Rosman ketika dihubungi melalui WhatsApp, Jumat (20/03/2020) malam terkait adanya kejanggalan dalam surat keputusan tersebut dengan singkat menjawab silahkan tanya ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP).** (Rul /Men)

Editor: Nasrul Rully

Tandai

Berita Terkait

1 thought on “Kades Perpat ”Terkesima”, Empat IUP Baru Muncul di Wilayahnya”

  1. Sama kayak di desa padang kandis .. IUP Tambang pasir PT PMS dan PT HPI muncul secara tiba² dan membuat masyarakat padang kandis ‘terkesimah’

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Close
%d blogger menyukai ini: