Mantan Kades Air Ketekok, Dituntut 7,6 Tahun Penjara dan Uang Pengganti Rp2.5 Miliar Lebih

Terdakwa HYI Dituntut 7.6 Tahun Denda Rp. 300 Juta dan Uang Pengganti Rp. 113.024.682,-

TANJUNGPANDAN, BELITUNG – Prosesi persidangan terhadap dua terdakwa dugaan Tindak Pidana Korupsi penyelahgunaan Dana Desa Air Ketekok, kec. Tanjungpandan, kab. Belitung  masing-masing  Mantan Kandes HYD (37 th) mantan bendaharanya HYI (31 th) digelar secara online melalui video conference , Senin (6 April 2020).

Persidangan secara online melalui video conferene (vidcon) tersebut,  Masing-masing pihak yakni, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) berada di Pangkalpinang. Sedangkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) berada di kantor Kejari di Tanjungpandan, Belitung. Sementara kedua terdakwa mengikuti pembacaan tuntutan berada di Lapas Kelas II A Pangkalpinang,  dan Lapas Perempuan Kelas III Pangkalpinang.

Agenda sidang pembacaan tuntutan oleh Jaksa Penuntutan Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Belitung, dan Majelis Hakim yang dipimpin  Corry Oktarina, SH  dan Hakim Anggota Haridi, SH, Yelmi, SH,. MH dan kedua terdakwa HYD maupun  HYI melalui sidang secara online. JPU Noviansyah, S.H dan M. Aulia Perdana, S.H membacakan tuntutan terhadap kedua terdakwa secara bergantian digelar pukul 09.30 Wib.

Terhadap HYD (37) JPU menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “Tindak Pidana Korupsi yang dikakukan secara bersama-sama” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahunn 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dalam Surat Dakwaan Primair Penuntut Umum.

Menjatuhkan  Pidana Penjara terhadap Terdakwa HYD selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda seberar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) jika tidak membayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan dengan perintah agar Terdakwa ditahan pada Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Tanjungpandan.

Serta, Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa HYD berupa membayar uang pengganti sebesar Rp. 2.583.255.518,- (dua milyar lima ratus delapan puluh tiga juta dua ratus lima puluh lima ribu lima ratus delapan belas rupiah) dan jika tidak membayar uang pengganti paling lambat 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebur, dalam hal tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan 3 (tiga) bulan penjara.

Dan, Menetapkan agar Terdakwa HYD membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

TUNTUTAN TERDAKWA HYI

Sedangkan untuk terdakwa HYI (31 th), JPU dalam tuntutannya Menyatakan Terdakwa HYI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “Tindak Pidana Korupsi yang dikakukan secara bersama-sama” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahunn 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dalam Surat Dakwaan Primair Penuntut Umum.

Menjatuhkan  Pidana Penjara terhadap Terdakwa HYI selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) jika tidak membayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan dengan perintah agar Terdakwa ditahan pada Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Tanjungpandan.

Dan, Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa HYI berupa membayar uang pengganti sebesar Rp. 113.024.682,- (seratus tiga belas juta dua puluh empat ribu enam ratus delapan puluh dua rupiah) dan jika tidak membayar uang pengganti paling lambat 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebur, dalam hal tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan 9 (sembilan) bulan penjara.

Seta, Menetapkan agar HYI membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Selanjutnya sidang ditutup dan ditunda pada hari Senin tanggal 13 April 2020 pukul 08.30 WIB dengan agenda Pembelaan (Pledoi) dari masing-masing Terdakwa.

SESUAI PERJAG

Terkait tingginya tututan terhadap kedua terdakwa, Kajari Belitung Ali Nurudin, SH,. MH yang didampingi Kasi Pidsus Heru Aprianto, SH mengatakan, Tuntutan tersebut tentunya berpedoman kepada Peraturan jaksa Agung ( Perjag) RI No. 01 Tahun 2019 tentang Tuntutan Perkara Pidana Tindak Pidana Korupsi.

“Tuntutan perkara pidana tindak pidana korupsi  diatur dan berpedoman kepada Peraturan Jaksa Agung RI No 01 Tahun 2019 tentang Tuntutan Perkara Pidana Tindak Pidana Korupsi,” papar Kajari Ali Nurudin.

Ketika disinggung prosesi persidangan secara online melalui video conference, Ali Nurudin mengatakan, ini merupakan persidangan tindak pidana korupsi pertama kali digelar secara online melalui vidcon.

“Digelarnya persidangan secara online ini sesuai dengan Instruksi Jaksa Agung (INSJA) No. 05 Tahun 2020 tanggal 23 Maret 2020 dan Surat Jaksa Agung RI No: B-049/A/SUJA/03/2020 tanggal 27 Maret 2020, dalam rangka menjamin pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan institusi Kejaksaan RI ditengah merebaknya pandemi COVID-19,” tandas Ali Nurudin.

**

Nasrul Rully

Tandai

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Close