Diduga Korupsi Rp5,6 M, Kejari Babar Tetapkan Mantan Pimpinan Bank BPRS Jadi Tersangka

MUNTOK,BANGKA BARAT – Setelah mengantongi hasil audit BPKP Bangka Belitung, akhirnya Penyidik Tindak Pidana Khhusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri Bangka Barat menetapkan  mantan pimpinan PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Muntok,berinisial “KTH” sebagai terangka.

KTH ditetapkan sebagai tersangka terkait dugaan korupsi pada program kegiatan fasilitas sarana dan alat bantu penangkap ikan antara pemkab Bangka barat dengan PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Babel cabang Muntok tahun anggaran 2016 – 2018 senilai Rp5,6 miliar.

Penetapan tersangka terhadap KTH langsung disampaikan  Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Bangka Barat Helena Octaviane SH, MH di kantornya, Senin (11/05/2020.

Kajari yang didanpingi Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Dr Agung Dwi Handes (kiri) didampinggi Kasi Intel Mario Nicolas SH dalam Konferensi Pers mengatakan  , proses penyelidikan hinga penyidikan  kasus dugaan korupsi ini sudah berjalan sekitar dua tahun.Dan, setelah hasil audit BPKP keluar barulah penyidik menetapkan tersangka.

“Kasus korupsi sudah berjalan sekitar dua tahun tersebut diharapkan dapat segera di proses. Mohon bantuan teman- teman insan pers semua  agar dalam waktu dekat kita bisa langsung ke penuntutan,” harap Helena.

Dipaparkan Helena, program kerjasama antara Pemkab Babar dengan PT BPRS Babel Cabang Muntok sudah berlangsung sejak tahun 2012 -2015.

“Praktek penyaluran pembiayaan yang melanggar prinsip ke hati hatian di BPRS Cabang Muntok di tahun 2016 – 2018.  KTH adalah mantan pimpinan cabang PT BPRS tahun 2014 -2018 ujar Helena.

PENYIDIK SITA  MOBIL DAN TANAH TERSANKA

Kasi Pidsus Dr. Agung Dhedi Dwi Handes, mengatakan hasil dari penyelidikan tim Kejari Bangka Barat, selain penetapan tersangka, pihaknya juga menyita barang bukti berupa aset pribadi milik tersangka.

“Pertama mobil Toyota Fortuner VRZ. Kedua ada sebidang tanah yang sudah kita sita di daerah Menjelang. Dua objek ini adalah barang yang dibeli oleh oknum Pimcab tadi dengan menggunakan pembiayaan fiktif,” kata Agung didampingi Kasi Intel Kejari Babar, Mario Nicolas.

Agung juga membeberkan sebelum membeli Toyota Fortuner, tersangka juga sudah beberapa kali gonta-ganti mobil yang diduga menggunakan uang dari hasil korupsi tersebut.

“Dari tahapan HRV, CRV sampai Fortuner, semua pembelian barang itu menggunakan pembiayaan fiktif. Dan ada juga juga objek lain yang nanti akan kita dalami untuk kita lakukan penyitaaan,” ujar Agung.

DIDUGA TERIMA FEE 8 PERSEN

Masih menurut Agung,Pimpinan Bank BPRS cabang Muntok diduga telah menerima fee 8 persen dari nominal nilai kerjasama fasilitas sarana dan alat bantu penangkap ikan yang telah disalurkan kepada nelayan hingga negara mengalami kerugian mencapai Rp5,6 M.

” Dalam praktek kerjasama tersebut Pimpinan BPRS cabang Muntok diduga telah menerima fee 8 persen dari nilai yang disalurkan,”tegas Agung.

Tak sampai disitu, pimpinan Bank BPRS cabang Muntok memiliki dua rekening berbeda untuk menampung uang setoran dari nelayan.

“Angsuran dari nelayan ditampung di Bank Syariah. Namun dalam prakteknya rekening penampungan tersebut ternyata oleh oknum digunakan untuk kepentingan pribadinya. Kami menemukan adanya dua buah rekening tempat menampung rekening uang setoran dari nelayan,” papar Agung.

Ketika disinggung terkait pencairan fiktif, Agung memaparkan, Sebanyak  46 register pencairan pembiayaan bantuan fasilitas sarana dan alat bantu penangkap ikan kepada nelayan diduga fiktif atau tidak sesuai dengan ketentuan dari Perbankan.

“46 pembiayaan yang sudah dicairkan tersebut ternyata adalah fiktif. Artinya tidak menemukan nasabah yang mengajukan pembiayaan tersebut atau kata lainnya dimanipulasi data,”tegasnya.

Selain itu juga, tidak ditemukan adanya jaminan dari nama yang dicatut penerima pembiayaan. Anehnya lagi, tidak adanya akad kridit antara pihak nasabah dengan bank sehingga mengakibatkan status kridit macet.

“Para nasabah yang kami konfirmasi tidak mengakui pembiayaan tersebut. Dari kedua kasus tersebut terdapat kerugian negara dalam audit BPKP Provinsi Bangka Belitung sebesar Rp 5.684.000.055,” tandas Agung.* (Oma)

Sumber: Wahyu Kurniawan (Suarabangka.com),

Editor    : Nasrul Rully

Tandai
Menampilkan lebih banyak

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Close