Kajari Beltim Stop Pembangunan Kantor Desa Baru, Uang Rp 91,8 Juta Lebih Segera Dikembalikan!

Abdur Kadir, SH., MH: "Jika dalam 60 Hari Tidak Dikembalikan Maka Proses Hukum Berjalan"

MANGGAR, BELITUNG TIMUR – Setelah mendapat laporan dari masyararakat terkait dugaan kejanggalan proses pembangunan kantor Desa Baru, kec. Manggar, Kejaksaan Negeri Belitung Timur langsung bergerak cepat.

Betapa tidak, tak berselang lama, Kajari Beltim, Abdur Kadir, SH., MH langsung beraksi dan melakukan peninjauan ke lokasi pembangunan. Dan, mengumpulkan  data terkait proses pembangunan proyek tersebut.

Setelah berhasil mengumpulkan full baket dan full data kemudian kajari meminta inspektorat kab. Belitung Timur untuk melakukan audit internal terkait proses pembangunan kantor Desa Baru yang berlokasi di kecamatan Manggar, Belitung Timur.

Kajari Belitung Timur, Abdur Kadir, SH., MH kepada Porostvnews.com, Selasa (12/05/2020) dikantornya,membenarkan langkah-langkah hukum yang dilakukannya untuk menyelamatkan uang negara dalam proses pembangunan kantor desa baru tersebut.

“Memang benar, begitu mendapat laporan darimasyarakat, saya langsung turun kelokasi. Dan, kini hasil audit internal inspektorat kab. Belitung Timur yang kami minta sudah ada di kejaksaan,” ujar Abdur Kadir.

Kajari yang didampingi Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Andi Saputra Sitepu, SH mengatakan , hasil audit inspektorat Beltim menemukan kejanggalan administrasi dalam pembangunan kantor Desa  Baru, berupa merupakan kelebihan bayar dalam anggaran pembangunan sebesar Rp91.864.548,52 ( Sembilan puluh satu juta, delapan ratus enam puluh emat ribu, lima ratus empat puluh delapan lima puluh dua rupiah).  Selain itu, kejanggalan administrasi berupa penganggaran dana yang awalnya disebut untuk rehab tiba-tiba diubah di tengah jalan menjadi pembangunan.

Dikatakan Abdur kadir, pihaknya menungg u itikad baik dari aparatur  pemerintahan desa untuk mengembalikan kelebihan bayar tersebut sesuai rekomendasi inspektorat yang memberi waktu selama dua bulan.

Jika dalam tempo dua bulan tidak dikembalikan, maka pihaknya selaku penegak hukum akan menindaklanjuti sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, tegas Abdur kadir.**

Penulis: Nasrul Rully

Tandai
Menampilkan lebih banyak

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Close