Inilah.. 7 Instruksi Jokowi di Hari Bhayangkara ke 74

JOKOWI: Keselamatan dan kepentingan rakyat adalah hukum tertinggi.

JAKARTA | POROSTVNEWS.com –  Bertepatan di Hari Bhayangkara ke 74 yang jatuh 1 Juli 2020, Presiden Republik Indonesia Ir. Joko Widodo mengeluarkan 7 (Tujuh)  instruksi sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas Polri.

Adapun ke tujuh instruksi tersebut. Pertama, terus pegang teguh serta amalkan nilai-nilai luhur Tri Brata dan Catur Prasetya dalam setiap pelaksanaan tugas. Jaga kehormatan, jaga kepercayaan dan jaga kebanggaan sebagai anggota Polri.

Kedua, terus lakukan reformasi diri secara total. Bangun sistem dan tata kelola yang partisipatif, transparan dan akuntabel. Bangun kultur kerja Polri yang profesional, modern dan terpercaya. Ketiga, terus mantapkan soliditas internal. Perkuat sinergi Polri dengan TNI dan seluruh elemen pemerintah maupun masyarakat untuk menghadapi tantangan yang semakin kompleks.

Keempat, terus terapkan strategi proaktif serta tindakan persuasif dan humanis dalam menangani masalah sosial yang terjadi di tengah masyarakat. Kelima, terus tingkatkan pelayanan publik yang modern dan profesional.

Lakukan penanganan hukum secara transparan dan berkeadilan  sehingga Polri semakin dipercaya masyarakat. Keenam, terus jaga kedisiplinan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan agar masyarakat produktif dan aman dari Covid-19. Ketujuh, Polri harus ikut mendukung proses pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Polri dengan penuh tanggung jawab.

Salus Populi Suprema Lex Esto

Selain mengeluarkan tujuh instruksi, Presiden Joko Widodo juga menegaskan, bahwa keselamatan rakyat adalah yang paling utama. Keselamatan dan kepentingan rakyat adalah hukum tertinggi. Salus Populi Suprema Lex Esto.

Sebagai bangsa pejuang, kita tidak boleh cepat menyerah dalam menghadapi permasalahan dan tantangan yang ada. Pandemi Covid-19 yang melanda dunia termasuk Indonesia merupakan cobaan yang berat. Kita harus selalu berikhtiar dan bekerja keras untuk mengatasi permasalahan kesehatan maupun permasalahan ekonomi. Dalam situasi yang sulit sekarang ini, kehadiran dan keterlibatan seluruh jajaran Polri sangat dibutuhkan.

Mulai dari jajaran Mabes Polri, Polda, Polres dan Polsek, sampai Bhabinkamtibmas di desa-desa, harus ikut aktif terlibat dalam mengajak masyarakat agar disiplin menjalankan protokol kesehatan. Polri harus aktif mengawal kelancaran dan ketepatan penyaluran bantuan sosial. Tentu saja Polri juga harus tetap menjaga dan meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat agar situasi tetap kondusif, aman dan damai.

Kerjakan tugas kemanusiaan ini secara persuasif dan humanis. Namun, harus tetap waspada, cepat tanggap, dan tegas dalam menangani setiap pelanggaran hukum, dengan menjaga profesionalitas dan kepercayaan rakyat.

“Saya juga perintahkan kepada jajaran Polri, Kejaksaan, KPK, dan Lembaga Pengawas Internal Pemerintah, untuk terus memperkuat sinergi satu sama lain. Saya minta pelaksanaan program penanganan Covid-19 ini dibantu percepatannya dan diawasi penggunaan anggarannya,” seraya mengatakan bahwa Alokasinya sangat besar yaitu Rp695,2 triliun bahkan bisa lebih besar lagi jika diperlukan.

Dikatakannya, aspek pencegahan penyalahgunaan anggaran tersebut harus lebih dikedepankan. Jangan menunggu sampai terjadi masalah. Kalau ada potensi masalah segera ingatkan. Tapi kalau sudah ada niat buruk untuk korupsi dan ada mens reanya maka harus segera ditindak. Silakan digigit saja. Apalagi dalam situasi krisis sekarang ini, tidak boleh ada satu pun yang main-main.

Walaupun saat ini Polri fokus dalam membantu mengendalikan Pandemi Covid-19, tetapi berbagai agenda strategis Polri tidak boleh dilupakan. Jajaran Polri harus terus mereformasi diri secara total. Selalu berupaya memperbaiki diri untuk lebih profesional dan modern. Jadikan semua kelemahan menjadi kekuatan. Saya ingatkan bahwa Polri akan menghadapi tantangan yang semakin berat dan kompleks. Mulai dari kejahatan konvensional, kejahatan lintas negara, kejahatan yang berimplikasi kontijensi, sampai dengan kejahatan terhadap kekayaan negara.

Potensi ancaman stabilitas keamanan dalam negeri juga perlu terus diwaspadai, terutama menjelang pelaksanaan Pilkada Serentak di akhir tahun 2020. Tugas pengamanan pernah dilakukan di Pilkada Serentak 2017 dan 2019, tetapi kali ini juga harus disertai dengan menjaga protokol kesehatan. Saya paham tugas ini tidaklah mudah. Namun, Saya yakin Polri, TNI serta penyelenggara dan pengawas pemilu akan mampu menjalankan tugas dengan baik.*

Sumber: Sekneg

Tandai
Menampilkan lebih banyak

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Close