Cegah Korupsi DD, Kapolsek Membalong AKP Karyadi, SH ‘LUHKUM’ ke Desa

BELITUNG | POROSTVNEWS.COM –Kepala Kepolisian Sektor (Kapolsek) Membalong, Polres Belitung AKP Karyadi, SH melakukan Penyuluhan Hukum (Luhkum) terkait penyebab terjadinya korupsi dalam pengelolaan Dana Desa yang marak terjadi saat ini.

Penyuluhan Hukum (Luhkum) yang di ikuti perangkat desa dan masyarakat kali ini dilakukan Kapolsek Membalong  AKP Karyadi, SH di  Kantor Desa Tanjung Rusa, kecamatan Membalong, Kamis (16/07/2020).

Dalam penyampaian materinya, kapolsek menyebutkan, setidaknya ada  empat faktor  penyebab terjadinya perbuatan korupsi dana desa yang marak terjadi saat ini. Keempat faktor yang dimaksud kurangnya pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan dana desa.

Sehingga akses masyarakat untuk mendapatkan informasi terkait pengelolaan dana desa maupun perencanaan, pengelolaan dalam praktiknya dibatasi sehingga masyarakat tidak terlibat aktif.

Padahal yang termaktub dalam Pasal 68 UU Desa telah mengatur hak dan kewajiban masyarakat desa untuk mendapatkan akses dan dilibatkan dalam pembangunan desa.

Pelibatan masyarakat desa menjadi faktor paling dasar karena masyarakat desalah yang paling tahu kebutuhannya dan secara langsung menyaksikan bagaimana pembangunan di desa berjalan.

Sedangkan faktor kedua jelas AKP Karyadi, SH, terbatasnya kompetensi kepala desa dan perangkat desa. Keterbatasan ini khususnya mengenai teknis pengelolaan dana desa, pengadaan barang dan jasa serta penyusunan pertanggungjawaban keuangan desa.

Dan  factor ketiga, tidak optimalnya peran lembaga-lembaga desa baik langsung maupun tidak langsung. Lembaga-lembaga desa, jelas dia, tidak memainkan peran penting dalam pemberdayaan masyarakat dan demokrasi tingkat desa, seperti Badan Permusyawaratan Desa atau BPD.

Sementara yang tidak kalah penting adalah faktor keempat yakni adanya penyakit biaya politik tinggi akibat kompetitifnya arena pemilihan kepala desa.

“Meningkatnya anggaran desa diserta dengan meningkatnya minat banyak pihak untuk maju dalam pemilihan kepala desa tanpa agenda dan komitmen membangun desa,” ujar Karyadi.

Masih menurut AKP Karyadi dalam penyampaian Luhkumnya,  sebagaimana pemberitaan di bebrbagai media aterkait laporan masyarakat, dan dokumen resmi dari Kementerian ditemukan adanya korupsi anggaran desa telah merugikan negara yang cukup banyak.

Meskipun anggaran desa yang dikorupsi bukan hanya dana desa (dari APBN), termasuk juga Alokasi Dana Desa (ADD) yang berasal dari APBD.

Akibatnya, banyak di temukan kasus korupsi anggaran desa yang diproses oleh penegak hukum  yang menimbulkan kerugian negara.

Buktinya kata dia, banyaknya kepala desa yang menjadi tersangka menunjukkan bahwa banyak kepala desa yang tidak melaksanakan kewajiban kepala desa sebagaimana diatur dalam UU Desa.

Dalam Pasal 26 ayat (4) UU Desa menyebutkan bahwa kepala desa berkewajiban melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif, efisien serta bebas KNN.

7 Poin Bentuk Korupsi

Diakhir paparannya, Kapolsek AKP Karyadi, SH memaparkan setidaknya ada tujuh bentuk korupsi yang umum dilakukan pemerintah desa, yakni penggelapan,  penyalahgunaan Anggaran, penyalahgunaan wewenang, pungutan liar, mark up anggaran, laporan fiktif, pemotongan anggaran maupun suap.

Dari tujuh poin bentuk korupsi tersebut menunjukkan terdapat lima titik rawan korupsi dalam proses pengelolaan dana desa yakni mulai dari proses perencanaan, proses pertanggungjawaban, proses monitoring dan evaluasi serta proses pelaksanaan maupun proses pengadaan barang dan jasa dalam hal penyaluran dan pengelolaan dana desa, tandas Karyadi.**

Nasrul Rully

Tandai

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Close