Pelaku Persetubuhan Divonis Percobaan, Keluarga Korban “Ontrog” PN Tanjungpandan

Jaksa Nyatakan Banding

TANJUNGPANDAN | POROSTVNEWS.COM – Tak puas dengan Amar Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpandan terkait perkara Pidana Nomor 3/Pid.Sus- Anak/2020 Tdn. Keluarga korban persetubuhan anak dibawah umur akhirnya mendatangi Kantor PN Tanjungpandan, Rabu (12/8/2020).

Pihak korban menilai, putusan Majelis Hakim yang diketuai Rino Ardian Wiguna, SH dengan Hakim anggota , Safitri Apriyuani Supriatry, SH dan Septri Andri Mangara Tuas, SH pada hari Senin 10 Agustus 2020 lalu  terhadap terdakwa berinisial MI (17) tidak memenuhi rasa keadilan bagi korban.

Ungkapan kekecewaan tersebut disampaikan kedua orang korban  berinisial T (49) dan E (41) yang sengaja mendatangi PN Tanjungpandan untuk mempertanyakan putusan Majelis Hakim terhadap terdakwa persetubuhan anaknya yang masih dibawah umur sebut saja namanya bunga (15 thn).

“Kami  sangat kecewa, Amar Putusan Majelis Hakim tidak sedikitpun memenuhi rasa keadilan bagi anaknya selaku korban persetubuhan terdakwa yang hanya divonis hukuman percobaan selama 6 bulan. Padahal tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) pidana penjara 3 (tiga) tahun ” papar T  dan E kepada Porostvnews.com sebelum diterima Humas Pengadilan Negeri Tanjungpandan.

Dengan nada tinggi, T yang didampingi istrinya E  beserta anaknya selaku korban berucap akan terus berjuang mencari keadilan meskipun melalui Jaksa Penuntut Umum yang sudah mewakili korban di meja persidangan.

JPU Banding

Bagaimana dengan sikap JPU terhadap Amar Putusan Majewlis Hakim tersebut? Tri Agung, SH selaku Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Belitung menyatakan mengajukan banding terhadap putusan majelis hakim tersebut.

“Pasti Banding. Sekarang JPU sedang menyiapkan berkas memori banding untuk disampaikan ke PN Tanjungpandan,” tegas Tri Agung menjawab pertanyaan porostvnews.com, Rabu (12/8/2020).

Bahkan, sesuai Pasal 81 ayat (2), Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang menuntut terdakwa tiga tahun penjara.

Memang kata Tri Agung, usai majelis hakim membacakan putusan, ketua majelis menanyakan apakah JPU banding atas putusan tersebut? JPU menjawab pikir –pikir  dan sekarang kita nyatakan banding, paparnya.

Diterima Humas PN

Kehadiran kedua orang tua beserta korban di PN Tanjungpandan diterima langsung oleh bahagian Humas bernama Japri. Setelah berkoordinasi dengan pimpinan kemudian Japri yang didampingi juru bicara PN  Anak Agung Niko Brama Putra  menerima keluarga korban di ruangan wakil PN Tanjungpandan.

Dihadapan korban dan keluarganya serta sejumlah awak media, Anak Agung Niko Brama Putra  menjelaskan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpandan pada Senin 10 Agustus 2020 terhadap Perkara Pidana Nomor 3/Pid.Sus- Anak/2020 Tdn

Dikatakan Niko, kalau perkara pidana biasa yang dilakukan orang dewas a sudah diatur oleh KUHAP jadi kalau yang terdakwanya dilakukan oleh anak diatur oleh Peraturan nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak.

Ada tujuh poin terkait perkara pidana tersebut. Pertama, Majelis Hakim memutuskan dan menyatakan terdakwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengan korban sebagaimana dakwaan tunggal JPU.

Kedua,Menjatuh pidana kepada terdakwa anak dengan pidana penjara selama 6 bulan. Ketiga ,Menetapakanpidana penjara tersebut tidak perlu dijalani dengan menjatuhkan pidana secara berupa pidana pengawasan ditempat tinggal anak dengan menempatkan anak dibawah pengawasan penuntut umum selama satu tahun kecuali kemudian hari ada perintah dari putusan hakim karena anak terbukti bersalah dalam tindak pidana lain sebelum berakhirnya masa pidana pengawasan.

Keempat, Menetapkan anak secara umum berupa anak tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalni pidana pengawasan. Kelima, Menetapkan secara khusus berupa, anak melaksanakan ibadah wajib, anak sudah berada di rumah paling lambat pukul 21.00 wib setiap harinya. Anak melakukan wajib lapor 1 kali dalam seminggu setiap hari senin mengenai kegiatan anak pada penuntut umum selama satu tahun .

Keenam, Menjatuhkan pidana pelatihan kerja pengganti pidana denda selama 3 bulan di balai latihan kerja atau BLK Belitung yang beralamat di desa keciput, Sijuk, Belitung. Ketujuh, menyita sejumlah barang bukti dans ebahagian barang bukti dikembalikan ke korban serta membayar biaya perkara kepada terdakwa.

Bahkan kata Niko, terkait keberatan korban dan keluarga terhadap putusan majelis hakim, hak-hak korban sudah diwakili Jaksa Penuntut Umum untuk melakukan upaya banding ke Pengadilan Tinggi.

Pengakuan Keluarga Korban

Dari pengakuan kedua orang tua korban, pihak  kecewa atas putusan majelis hakim, mengingat putri ketiganya menanggung beban cukup berat akibat peristiwa tersebut.

Akibat peristiwa itu, anaknya yang duduk di bangku sekolah menengah atas harus keluar dari sekolah dan menempuh pendidikan paket demi melanjutkan cita-citanya ketika kasus tersebut terungkap pada Maret 2020 lalu.

Tidak hanya korban masa depan, bahkan anaknya sempat melakukan upaya mencelakai dirinya sendiri dengan menyayat urat nadi pergelangan tangan kirinya lantaran prustasi dengan kejadian itu.

“Kami sudah berupaya secara kekeluargaan sebelumnya untuk menikahkan mereka tapi pihak terdakwa tidak mau. Kami juga sempat mengajukan sidang di pengadilan agama tapi ditolak,” papar ibu  E  ibu kandung korban.

E menuturkan, terkuaknya kejadian memalukan itu bermula dari guru anaknya pasca melakukan razia handphone di sekolah.

Saat itu guru mendapatkan pesan singkat dari pacar Bunga yaitu MI (17) membahas masalah test pack dan keluhan sakit perut

Hubungan cinta adik dan kakak kelas itu sempat pindah-pindah penginapan untuk melakukan hubungan badan.

“Sebagai orang tua setelah kita tahu anak kita berbuat dosa rasanya malu dan segala macam. Apalagi pengakuan dia (Bunga) bukan hanya satu kali tapi delapan kali,”  tutur E sambil berurai air mata.

Akhirnya pihak keluarga memutuskan menyelesaikan aib itu secara kekeluargaan dengan pihak MI dengan cara ingin menikahkan keduanya.

Mengingat MI sudah selesai sekolah menengah dan sudah bekerja sebagai guide lepas di perusahaan travel agent di Tanjungpandan.

“Tapi tanggapan pihak sana (MI) kurang baik dengan alasan dia belum cukup umur, belum punya pekerjaan, belum bisa menghidupi keluarga,” ungkapnya.

Upaya yang dilakukan pihak keluarga akhirnya kandas, pasca pengadilan agama menolak pengajuan pernikahan di bawah umur dengan alasan di bawah umur dan perempuan tidak hamil.

Terlebih permintaan nikah sirih dengan pihak keluarga laki-laki juga ditolak.

Karena tidak menemui kata sepakat akhirnya kami terpaksa menempuh jalur hukum dan melaporkan persoalan ini ke Polres Belitung Maret 2020 lalu.*

Nasrul Rully

Tandai

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Close