Optimalisasi Pajak, BPPRD Kab.Belitung dan Kajari Tandatangani MoU

POROSTVNEWS.COM |BELITUNG – Guna mengawal, mengamankan dan mendukung keberhasilan jalannya pemerintahan dan pembangunan melalui upaya preventif dan persuasif. Pemerintah Kabupaten Belitung melakukan MoU  dengan Kepala Kejaksaan Negeri Belitung.

Nota Kesepakatan Bersama antara Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Belitung dengan Kepala Kejaksaan Negeri Belitung itu terkait kerjasama bidang Perdata dan Tata Usaha  Negara dalam rangka Optimalisasi Penerimaan Pendapatan Pajak Daerah tersebut dilakukan di Ruang Rapat Pemkab Belitung, Rabu (8/9/2020).

Penandatangan MoU tersebut dilakukan antara Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) kab.Belitung, Iskandar Febro, SH, MM dengan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Belitung Ali Nurudin, S.H., M.H.

Penandatangan nota kesepakatan itu disaksikan oleh Bupati Belitung H.Sahani Saleh, S.Sos, Wakil Bupati Isyak Meirobie, S.Sn., M.Si.  Sekretaris Daerah, H MZ Hendra Caya dan Kasi Datun Wika Hawasara,SH beserta Jaksa Pengacara Negara (JPN) Kejari Belitung.

“Dengan penandatangan MoU ini diharapkan Kejaksaaan Negeri Belitung dapat melakukan pendampingan kepada Pemkab Belitung dalam rangka Optimalisasi Penerimaan Pendapatan Pajak Daerah serta program-program pemerintahan dan pembangunan lainnya, harap Sahani Saleh  sehingga terhindar dari tindak pidana korupsi, melalui upaya-upaya pencegahan atau preventif serta persuasif, sebagai upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik, agar terhindar dari penyimpangan serta kerugian negara.

Dikatan Sahani Saleh, Kejari dapat melaksanakan penegakan hukum represif ketika ditemukan bukti permulaan yang cukup setelah dilakukan koordinasi dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah tentang terjadinya perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan dan atau perbuatan lainnya yang berakibat menimbulkan kerugian bagi keuangan negara.

Program BERIPAT

Sementara Kajari Ali Nurudin, S.H., M.M mengatakan, penandatanganan nota kespakatan ini merupakan kesepakatan untuk  kerjasama dalam hal perdata dan tata usaha negara yang merupakan bagian tugas fungsi seksi Perdata dan tata usaha negara dalam hal memberikan pelayanan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum yg berhubungan dengan tugas badan pengelola pajak dan retribusi daerah kab. Belitung.

Dijelaskan Kajari, sesuai program inovasi seksi Datun yang bernama BERIPAT (Belitung Rramah Indah dan Patuh) yang telah dicanangkan di tahun 2018 lalu. Program BERIPAQT ini merupakan inovasi Kejari Belitung untuk meraih predikat WBK yg pelaksanaannya berhasil dalam gerakan kepatuhan warga untuk taat pada aturan hukum.

Program BERIPAT ini juga telah dilaksanakan baik dengan  BPJS, PT. PLN, KPP Pratama  Tanjungpandan sehingga Kejari Belitung bisa meraih predikat WBK di tahun 2018 dan selanjutnya WBBM di tahun 2019 lalu. Alhamdulillah Beripat ini bermanfaat bagi stakeholder terkait dan masyarakat

“Kejaksaan berupaya untuk terus memberikan solusi dalam proses penyelesaian pajak dan retribusi daerah sehingga  benar benar dirasakan warga masyarakat dan juga pemerintah daerah,” tukas Ali Nurudin.**

Nasrul Rully

Tandai

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Close