Tim JPN Kejari Beltim Berikan Bimbingan “Legal dan Legislative Drafting” ke Anggota DPRD

ABDUR KADIR, SH., MH: "Regulasi Perda Tak Boleh Bertentangan degan Aturan yang Lebih Tinggi"

BELITUNG TIMUR – Legal drafting (Perancangan Hukum) dan Legislative Drafting (Perancangan Legislatif) merupakan salah satu unsur penting dalam praktik hukum melahirkan peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pejabat/lembaga yang berwenang.

Dua materi hukum tersebut disampaikan Tim Jaksa Pengacara Negara (JPN) Kejaksaan Negeri Belitung Timur yang dipimpin Kajari Abdur Kadir, S.H., M.H dihadapan anggota DPRD Kab. Beltim pada hari Selasa (27/10/2020) disalah satu rumah makan di Manggar.

Rapat Kerja Pembahasan Kerjasama Bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara antara JPN dengan DPRD tersebut merupakan rangkaian agenda lanjutan dari Penandatanganan Perjanjian Kerjasama (MoU) Bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara (DATUN) antara DPRD Kabupaten Belitung Timur dengan Kejaksaan Negeri Belitung Timur yang ditandatangani pada 14 Januari 2020 lalu.

Kajari Belitung Timur Abdur Kadir, S.H., M.H dalam kegiatan ini merupakan kegiat memberikan pertimbangan hukum atau pun pendapat hukum yang diperlukan DPRD khususnya terkait membantuk pihak DPRD dalam menjalankan tugasnya diantaranya proses pembentukan  peraturan peraturan daerah yang akan dilahirkan.

Untuk menunjang tugas-tugas wakil rakyat tersebut kata Abdur Kadir, pihaknya sudah membentuk pokja JPN Kejari Beltim. Pokja JPN ini secara langsung memberikan bimbingan hukum terkait  legal Draffting.

Legal Draffting adalah  legal dalam rangka menyusun suatu peraturan perundang undangan aturan  regulasi yang sesuai dengan format dan tata naskah berdasarkan materi. Agar perda tersebut berlaku efektif tentunya tidak boleh bertentangan dengan peraturan hukum yang lebih tinggi sesuai UU No.15/2019 tentang perubahan UU No 12 /2012 tentang pembentukan peraturan perundang undangan yang baru.,” papar Abdur Kadir yang diampingi Kasi Datun Kamarul Zaman, SH.

Terkait aspek hukum, kajari juga dalam penyusunan draf ranperda nantinya,  DPRD mampu menyerap aspirasi masyarakat dalam melahirkan regulasi.

” Kita berharap kedepannya setiap perda yang dilahirkan  harus mampu melindungi masyarakat sehingga perda yang dilahirkan benar-benar efektif dan melindungi semu pihak termasuk investor,” pinta Abdur Kadir seraya mengatakan sepanjang investor itu menjalankan ketentuan yang berlaku tentunya wajib dilindungi.

KELANJUTAN MoU

Sementara Ketua DPRD Beltim Fezzi Uktolseja, SE, MM mengungkapkan, kegiatan ini merupakan rangkaian agenda lanjutan dari Penandatanganan Perjanjian Kerjasama (MoU) Bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara (DATUN) antara DPRD Kabupaten Belitung Timur dengan Kejaksaan Negeri Belitung Timur yang dilakukan pada 14 Januari 2020 lalu.

Dikatakan Fezzi, atas nama lembaga ia mengucapkan terima kasih atas kerjasama ini, mengingat Anggota DPRD berasal dari latar belakang yg berbeda, tentunya punya pemahaman yang berbeda pula. “Bimbingan dan masukan dari pihak Kejaksaan, tentunya akan berdampak positif bagi kelembagaan DPRD ke depan,” ucap Fezzi.

Politisi PDIP itu mengatakan kegiatan kali ini dilaksanakan di Kecamatan Manggar, dan  untuk selanjutnya kegiatan serupa juga akan dilaksanakan di kecamatan-kecamatan lainnya yang ada di Kabupaten Belitung Timur dengan mengundang aparatur ditingkat kecamatan hingga desa serta kelompok atau masyarakat setempat. Tujuannya adalah agar mereka mendapatkan pencerahan terhadap permasalahan hukum bidang perdata dan tata usaha negara.**

Nasrul Rully

Tandai

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Close