Jadi Tersangka, ES Kembalikan Rp200 Juta ke Kejaksaan

POROSTVNEWS  –  Kasus dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) Perusahaan Daerah (Perusda) Aneka Usaha Kabupaten Batang terus menggelinding bagaikan bola salju. Bahkan sejak 9 Pebruari 2021 lalu, Penyidik Kejaksaan Negeri Batang, Jawa tengah  telah menetapkan satu tersangka berinial ES.

ES selaku Direktur Perusda Aneka Usaha Kabupaten Batang periode 2017-2021 dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 diduga telah melakukan perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangannya selaku direktur dengan cara menyalahgunakan keuangan Perusda hingga berpotensi mengakibatkan Kerugian Negara kurang lebih sebesar Rp. 785.164.562,-  (Tujuh Ratus Delapan Puluh Lima Juta Seratus Enam Puluh Empat Ribu Lima Ratus Enam Puluh Dua Rupiah.

Namun. ada yang menarik dalam perkembangan penyidikan perkara ini. Hanya berselang 13 hari setelah ditetapkan sebagai tersangka, ES mengembalikan sebahagian  kerugian negara sebesar Rp 200 juta terkait dugaan tindak pidana korupsi di Perusahaan Daerah (Perusda) Aneka Usaha Kabupaten Batang.

Berdasarkan release yang diterima redaksi Porostvnews.com, Kamis (25/2/2021), pengembalian uang sebesar Rp 200 juta oleh tersangka ES tersebut diterima langsung oleh Kepala Seksi (Kasi) Tindak Pidana Khusus, Kejaksaan Negeri Batang, Bambang Wahyu Wardhana, Selasa (23/2/2021) di Kejari Batang.

Kepala Kejaksaan Negeri Batang Ali Nurudin, SH., MH membenarkan bahwa tersangka dalam perkara ini ada mengembalikan uang sebanyak Rp.200.000.000,- kepada penyidik telah disita yanng nantinya akan digunakan sebagai barang bukti serta akan diperhitungkan dalam jumlah kerugian negara untuk tahap selanjutnya di penuntutan.

Dikatakannya, proses penyidikan oleh tim jaksa penyidik Kejaksaan Negeri Batang atas perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi di Perusda Aneka Usaha Kab. Batang telah berjalan baik.Pengembalian sebagian kerugian negera  merupakan bentuk kooperatif dari tersangka. Namun demikian proses hukum tetap akan berjalan.

“Atas dugaan perbuatan tersangka ES disangka melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” pungkasnya. *

Nasrul Rully

Tandai

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Close