Kasus Tipikor BRI Pangkalpinang, Penyidik Kembali Tetapkan 10 Tersangka Baru

PANGKALPINANG – Penyidikan kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas kredit kepada 47 debitur di BRI Pangkalpinang Cabang  pembantu BRI Depati amir tahun 2017-2019 terus bergulir bagaikan bola salju.

Setelah menetapkan empat tersangka, Selasa (2/3/2021) kemarin, penyidik Kejaksaan Tinggi Kejati)  Kepulauan Bangka Belitung ( Kep. Babel)  kembali menetapkan 10 tersangka baru.

Pada konferensi pers di Kejati Babel kemarin, Asintel Johnny Wiliam Pardede didampingi Aspidsus, Ketut Winawa dan Kasi Penkum Basuki Raharjo membebekan 10 nama tersangka baru dugaan korupsi pemberian fasilitas kredit kepada 47 debitur Bank BRI cabang pangkal pinang dan kantor cabang pembantu Depati Amir tahun 2017 – 2019.

Para tersangka baru tersebut adalah Inisial TS dengan Sprint penetapan tersangka nomor : Print – 183/L.9/fd.1/3 2021. Insial M dengan sprint penetapan tersangka nomor : Print – 184/L.9/fd.1/3 2021. Inisial SB dengan Sprint penetapan tersangka nomor : Print-185/L.9/fd.1/3 2021. Inisial A dengan Sprint penetapan tersangka nomor : Print- 186/L.9/fd.1/3 2021 dan Inisial NA dengan Sprint penetapan tersangka nomor : Print- 187/L.9/fd.1/3 2021.

Dan tersangka  berinisial SK dengan Sprint penetapan tersangka nomor : Print – 188/L.9/fd.1/3 2021. Inisial EI dengan Sprint penetapan tersangka nomor : Print – 195/L.9/fd.1/3 2021. Inisial SD dengan Sprint penetapan tersangka nomor : Print – 196/L.9/fd.1/3 2021. Inisial I dengan Sprint penetapan tersangka nomor : Print – 197/L.9/fd. 1/3 2021.10. Inisial H dengan Sprint penetapan tersangka nomor : Print – 198/L.9/fd. 1/3 2021.

Dikatakan Johnny,  para tersangka disangkakan pasal,Primair : pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang – Undang RI nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan undang-undang RI nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang RI nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Dan, Subsidiair : Pasal 3 Jo pasal 18 Undang-undang RI nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan undang-undang RI nomor 20 Tahun 20211 tentang perubahan atas undang-undang RI nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP Jo pasal 65 ayat (1) KUHP. *

Sumber: Penkum Kejati Babel

Editor: Nasrul Rully

 

Tandai

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Close