Sidang Tipikor APBDes Selat Nasik, JPU Hadirkan Camat dan Mantan Sekdes Jadi Saksi

PANGKALPINANG – Masih ingat, kasus dugaan korupsi dana APBDes Selat Nasik? Kini penanganan perkaranya sudah bergulir di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang.

TerdakwaKaur Keuangan Desa Selat Nasik, Kec. Selat Nasik, Kab. Belitung tahun 2019 lalu berinisial MS  binti M. Subur (31 thn) itu, kini sudah duduk di kursi pesakitan. Bahkan, pada persidangan hari ini, Selasa (9/3/2021) dengan agenda sidang mendengarkan keterangan saksi, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Belitung menghadirkan dua orang saksi yakni Camat Selat Nasik dan mantan Sekdes Selat Nasik.

Pada prosesi sidang perdana yang digelar di Pengadilan Tipikor Pangkalpinang, Selasa 2 Maret 2021 lalu dengan agenda pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Belitung, Muhammad Aulia Perdana, SH dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Efendi, S.H dan Hakim Anggota,  Siti Hajar Siregar, S.H. dan Erizal, S.H., M.H. Sedangkan terdakwa didampingi Penasehat Hukum dari Posbakum Pengadilan Negeri Pangkalpinang.

Dalam dakwaannya, JPU menyebutkan terdakwa MS (31) didakwa melakukan tindak pidana korupsi dana APBDes Selat Nasik Tahun anggaran 2019 untuk digunakan kepentingan pribadinya seperti membayar arisan online dan kepentingan pribadi lainnya, berdasarkan Laporan Hasil Audit Terdakwa Mayang merugikan Keuangan Negara Sebesar Rp. 317.317.225,00 (tiga ratus tujuh belas juta tiga ratus tujuh belas ribu dua ratus dua puluh lima rupiah).

Akibat perbuatan terdakwa , JPU mendakwa terdakwa melanggar,  Primair : Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dan, Subsidair : Pasal 3 Jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lebih Subsidair: Pasal 8 Jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kepala Kejaksaan Negeri Belitung IG Punia Atmaja, SH., MH melalui Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus ( Pidsus) Rakhmad Irwan, SH., MH membenarkan bahwa perkara dugaan korupsi dana APBDes Selat Nasik sudah bergulir di persidangan Pengadilan Tipikor Pangkalpinang sejak 2 Maret 2021 lalu. Dan hari ini, Selasa 9 Maret 2021  memasuki sidang ke dua dengan agenda sidang mendengar keterangan dua orang saksi yang di hadirkan JPU yakni mantan Sekdes Selat Nasik dan camat Selat Nasik.

Untuk diketahui, selama proses persidangan terdakwa MS berada dalam tahanan di Lapas perempuan Kelas III Pangkalpinang.**

Nasrul Rully

Tandai

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Close