Terkait PEN, Kejari dan Pemkab Batang Teken MoU Bidang TUN

POROSTVNEWS – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Batang, Provinsi Jawa Tengah dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Batang bersepakat melakukan kerjasama hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. Kesepakatan yang dikemas dengan Memorandum Of Understanding (MoU) tersebut ditandatangani oleh Bupati Batang, Wihaji dan Kajari Batang, Ali Nurudin, SH, MH.

kegiatan yang digelar  di Aula Kantor Bupati Batang, Kamis (25/3/2021)tersebut juga dihadiri  Sekda Kabupaten Batang Lani Dwi Sri Rejeki, para Kepala OPD, Camat serta Jaksa Pengacara Negara (JPN)  Kejari Batang.

Ali Nurudin mengatakan, nota kesepahaman yang diteken antara Pemkab dengan Kejari Batang yaitu merupakan bantuan hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. Kewenangannya meliputi, penegakan hukum, bantuan hukum, pelayanan hukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum lainnya.

“Dalam pasal 30 ayat 2 Undang-Undang (UU) Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI disebutkan bahwa di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Kejaksaan dengan Surat Kuasa Khusus (SKK) dapat bertindak didalam maupun diluar pengadilan untuk dan atas nama Negara dan Pemerintah,” ujar Ali Nurudin seraya berpesan  agar kerjasama ini dapat dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen. Sehingga MoU tersebut dapat terwujud dan demi kesejahteraan masyarakat setempat.

“Kami akan berperan aktif dalam mendukung pembangunan di Kabupaten Batang. Ini sebagaimana yang diharapkan dengan kebijakan pemerintah dalam pemulihan ekonomi nasional (PEN),” pesan Jaksa Ali Nurudin.

Bupati Batang, Wahihji mengemukakan bahwa  MoU ini merupakan bagian dari sinergitas sebagaimana amanat UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dan UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI.

“Besar harapan Pemkab Batang untuk dapat bekerja berdasarkan hukum. Seandainya ada permasalahan di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dapat dibantu dan dibimbing oleh Kejari Batang. Sehingga dapat disinergikan.”

“Namun untuk penegakan hukum lain merupakan kewenangan dari Kejaksaan sebagaimana amanat dari UU kami tidak akan mencampuri dan dipersilahkan. Supaya Kejaksaan dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan sebagaimana mestinya,” pungkasnya.

Usai penandatanganan kesepakatan bersama, acara dilanjutkan dengan penyerahan cinderamata (plakat) antara Bupati dan Kajari Batang.

Kajari Batang juga menerima piagam penghargaan dari Direktur RSUD Limpung, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Batang terkait pendampingan hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negera pada masing-masing OPD. * (iwan)

 

Tandai

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Close