Sidang Tipikor APBDes Selat Nasik, Jaksa Hadirkan Saksi Ahli Auditor

PANGKALPINANG – Sidang Perkara Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) penyalaggunaan dana APBDes Selat Nasik, kabupaten Belitung terus berlanjut di Pengadilan Tipikor Pangkalpinang. Prosesi persidangan dengan agenda pemeriksaan saksi, Jaksa Penuntut Umum (JPU) sudah menghadirkan sembilan saksi.

Pada persidangan yang digelar di Pengadilan Tipikor PN Pangkalpinang, Senin (29/3/2021), JPU dari Kejari Belitung Muhammad Aulia Perdana, SH   menghadirkan Ivo Apriantini, auditor dari Inspektorat Belitung.

Dengan dihadirkannya saksi ahli auditor oleh JPU pada persidangan yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Efendi, S.H dan Hakim Anggota,  Siti Hajar Siregar, S.H. dan Erizal, S.H., M.H menandakan tuntas sudah pemeriksaan saksi-saksi yang dihadirkan oleh jaksa termasuk saksi ahli auditor.

Kepala Kejaksaan Negeri Belitung IG Punia Atmaja, SH., MH membenarkan persidangan yang di gelar Pengadilan Tipikor, Senin (29/3/2021) di Pangkalpinang merupakan pemeriksaan saksi ahli auditor yang dihadirkan JPU.

“Benar, JPU menghadirkan saksi auditor dari inspektorat kabupaten Belitung sebagai saksi ahli pada sidang lanjutan Tipikor penyalahgunaan dana APBDes Selat Nasik dengan terdakwa MS,” ketika dikonfirmasi porostvnews.com di ruangan kerjanya, Selasa (30/3/2021).

Kajari yang didampingi Kasi Pidsus Rakhmad Irwan, SH., MH menambahkan pemeriksaan saksi yang dihadirkan JPU sudah selesai dan pada proses persidangan selanjutnya penasehat hukum terdakwa akan menghadirkan saksi yang meringankan (ade card).

Untuk diketahui, terdakwa MS (31) duduk di kursi pesakitan pengadilan tipikor lantaran didakwa melakukan tindak pidana korupsi dana APBDes Selat Nasik Tahun anggaran 2019 berdasarkan Laporan Hasil Audit Terdakwa Mayang merugikan Keuangan Negara Sebesar Rp. 317.317.225,00 (tiga ratus tujuh belas juta tiga ratus tujuh belas ribu dua ratus dua puluh lima rupiah).Uang desa tersebut digunakan untuk kepentingan pribadinya seperti membayar arisan online dan kepentingan pribadi lainnya.

Akibat perbuatan terdakwa , JPU mendakwa terdakwa melanggar  Primair : Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dan, Subsidair : Pasal 3 Jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lebih Subsidair: Pasal 8 Jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sementara selama proses persidangan terdakwa MS berada dalam tahanan di Lapas perempuan Kelas III Pangkalpinang.**

Nasrul Rully

Tandai

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Close