Kedua Kali, Kejari Belitung Terapkan ‘Restorative Justice’ Perkara Penganiayaan

BELITUNG | POROSTVNEWS.COM – Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum) Kejaksaan Agung Republik Indonesia untuk kedua kalinya menerima  pengusulan Penghentian Penuntutan yang dilakukan Kejaksaan Negeri (Kejari) Belitung berdasarkan keadilan restoratif (Restorative Justice).

Dengan diterimanya usulan tersebut, berarti dalam rentang waktu satu bulan Kejari Belitung dibawah komando IG. Punia Atmaja, SH., MH telah menghentikan dua penuntutan perkara pidana terkait pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Penghentian penuntutan terhadap perkara tersebut dilakukan Kejari Belitung,Selasa (12/5/2021) setelah melakukan ekspose  secara  virtual dengan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum) yang digelar, Kamis (11/5/2021). Pada ekspose tersebut, Kejari Belitung mengusulkan  Penghentian Penuntutan dalam perkara atasnama Muhammad Alias Mamad Bin Awi yang diduga melanggar  Pasal 351 Ayat (1) KUHP telah diselesaikan dengan restorative justice.

Sebelumnya Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Belitung pada tanggal 23 April 2021 juga telah menghentikan penuntutan terhadap Sellawati Binti M Majid yang diduga melanggar pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Belitung IG Punia Atmaja, SH., MH  ketika dikonfirmasi porotvnews.com membenarkan penghentian penuntutan terhadap perkara yang diduga melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP atas nama Muhammad Alias Mamad Bin Awi berdasarkan  keadilan restoratif (restorative justice) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020.

“Alasan perkara ini dilakukan Restorative Justice (RJ)  adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Ditambah lagi tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana,” papar Punia Atmaja.

Dijelaskannya, penghentian penuntutan tentunya setelah ada kesepakatan perdamaian antara korban dan tersangka sehingga menciptakan kondisi dan harmonisasi di dalam masyarakat dan masyarakat merespon positif sehingga dan membangun kepercayaan masyarakat kepada Institusi Kejaksaan.

“Tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka hanya diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun penjara. Selain itu telah ada pemulihan kembali kepada keadaan semula yang dilakukan oleh tersangka dengan cara memberikan penggantian biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana yaitu dengan memberikan biaya pengobatan kepada korban,” terang Kajari Punia Atmaja.

Namun demikiaan kata dia, meskipun perkara ini diselesaikan secara Restorative Justice, namun pihaknya akan tetap melakukan pemantauan, bagaimana tersangka kedepannya setelah adanya pembebasan, agar tidak terulangnya kembali tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku.

Masih kata kajari, keadilan restoratif (restorative justice)  adalah penyelesaikan perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.** Rully

Tandai

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar anda diproses.

Close