Praperadilan Ditolak, Status Tersangka Yatie Sah!

Terkait dugaan Tindak Pidana Korupsi Renovasi Gedung Bedah Sentral pada UPT RSUD Belitung Timur TA 2018

BELITUNG|POROSTVNEWS.COM – Hakim tunggal Pengadilan Negeri (PN)Tanjungpandan, Benny Wijaya, SH menolak Permohonan Praperadilan Perkara Penetapan tersangka An.  Yatie. S.K.M., M.Si  oleh termohon (Kejari Belitung Timur) dalam dugaan tindak pidana korupsi renovasi gedung bedah sentral pada UPT RSUD Belitung Timur TA 2018.

Prosesi persidangan dengan agenda pembacaan putusan yang digelar di ruangan Cakra PN Tanjungpandan, Senin sore (7/9) dimulai pukul 16.00 dan berakhir pukup 17.30 WIB tersebut dihadiri oleh kuasa hukum pemohon dari  Amir & Patner juga dihadiri Kuasa Termohon (Andi Sahputra Sitepu, SH dan M. Agussyahfitri, SH).

Dalam amar putusan yang dibacakan Hakim Tunggal Benny Wijaya, SH,  Menolak eksepsi termohon, Menolak permohonan prapradilan pemohon dan Membebankan biaya perkara kepada pemohon.

Kepala Kejaksaan Negeri Belitung Timur Abdur Kadir, SH., MH selaku termohon melalui Kasi Tindak Pidana Khusus Andi Sahputra Sitepu ketika dihubungi mengatakan sangat menghormati dan mengapresiasi putusan hakim prapradilan tersebut. Karena dalam pertimbangannya sudah secara jelas menguraikan dan menjawab semua dalil – dalil yang diajukan oleh pemohon prapid maupun jawaban termohon prapid. Termasuk seluruh alat bukti serta barang bukti yg dihadirkan oleh pihak termohon maupun termohon selama dalam proses persidangan.

Dengan putusan tersebut kami harapkan dapat mendukung penegakan hukum khususnya  pemberantasan tindak pidana korupsi di Kab. Belitung Timur untuk kedepannya.

Untuk diketahui, Kejari Beltim digugat oleh dua terdakwa kasus dugaan Tipikor Cahyo Purnomo (CP) dan Yati (YT). Keduanya diduga melakukan penyimpangan dalam kegiatan Rehab Gedung Bedah Sentral UPT RSUD Kabupten Beltim Tahun Anggaran 2018.

CP merupakan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sedangkan YT merupakan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Tersangka dijerat Pasal 2 Ayat (1), Subsider Pasal 3 Ayat 1 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP.

Tersangka CP dan YT menggugat praperadilan lantaran kasus tersebut dinilai tidak memenuhi unsur dan cacat hukum. Sebab dalam penerapan tersangka tidak dilengkapi Surat Perintah Dimulai Penyidikan (SPDP). Serta penetapan tersangka tidak memiliki dua alat bukti yang cukup.

Sehingga CP maupun YT mengajukan permohonan gugatan praperadilan di PN Tanjungpandan. Pada intinya, keduanya meminta penetapan tersangka oleh Kejari Beltim itu dibatalkan oleh majelis hakim.

Pada putusan hakim terkait permohonan praperadilan CP pada Rabu (1/9/2021) lalu, hakim tunggal PN Tanjungpandan, AA Niko Brahma Putra, SH., MH mengabulkan permohonan prapid pemohon terkait status tersangka yang disandang CP. Sementara permohonan praperadilan YT  oleh hakim tunggal Benny Wijaya justru ditolak. * Rully

Tandai

POROS TV CHANEL


Berita Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Close